Kejar Indonesia Merdeka Sinyal 2020, BAKTI Geber Bangun BTS di Desa
- Category: Commercial
- Date 05-09-2017
Pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia hingga ke pelosok, semakin digencarkan.
Target Indonesia 'merdeka' sinyal pada 2020 terus dikejar oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
BAKTI sendiri ditugaskan membangun prasarana telekomunikasi di area terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta menyasar 5.000 desa agar dapat menikmati layanan telekomunikasi pada 2020.
nang Latif, Direktur Utama BAKTI, mengatakan per Oktober 2018, jumlah stasiun pemancar (BTS, Base Transceiver Station) Bakti Sinyal yang on air sebanyak 758 unit di 21 provinsi dan 121 kabupaten. Jumlah ini, tentu akan terus ditambah.
"Hal ini dilakukan demi mewujudkan target Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Anang, saat kunjungan ke BTS Bakti Sinyal di Desa Campa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini.
Dia menjelaskan, terwujudnya BTS Bakti Sinyal di 5.000 desa merupakan cita-cita BAKTI Kemkominfo untuk meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi di seluruh Indonesia secara langsung. BAKTI juga akan meningkatkan akses informasi berbentuk digital.
Dalam proses penyediaannya, Bakti menerima usulan lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk menjadi salah satu lokasi pembangunan, yang kemudian dilakukan analisis untuk pemetaan.
Selain itu, untuk lokasi penyediannya juga didapat dari Kemkominfo, setelah dilakukan analisis dan difinalisasi oleh BAKTI.
Kerja sama erat dengan pemda, kementerian/lembaga, dan nstansi merupakan syarat utama, karena pembangunan BTS Bakti Sinyal membutuhkan lahan yang disediakan pemda, kementerian/lembaga yang mengusulkan pembangunan BTS.
"Komponen BTS Bakti Sinyal adalah menara setinggi 32 meter, transmisi (VSAT), catu daya (450 Watt VDC), dan perlengkapan BTS yang digelar di lahan seluas 400 meter persegi berdasarkan perjanjian pinjam pakai lahan antara BAKTI dan Pemda," paparnya.
Dari 5.000 wilayah yang membutuhkan BTS Bakti Sinyal, lanjut dia, sekitar 2.300 lokasi desa yang berada di wilayah 3T, perbatasan negara, dan pulau kecil terluar.
Untuk provinsi NTB, terdapat 22 BTS Bakti Sinyal termasuk BTS Bakti Sinyal di Desa Campa, Kecamatan Mada Pangga, Kabupaten Bima yang dibangun oleh PT Surya Energi Indotama.
Untuk seluruh Indonesia, periode 2016-2018, PT Surya Energi Indotama juga berkontribusi dalam membangun 383 BTS Bakti Sinyal.
Dalam pembangunan BTS, Telkom turut membangun transmisi untuk BTS Bakti Sinyal sebanyak 168 site, yang tersebar di 11 Provinsi. Antara lain Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Untuk provinsi NTB, terdapat 22 BTS Bakti Sinyal termasuk BTS Bakti Sinyal di Desa Campa, Kecamatan Mada Pangga, Kabupaten Bima yang dibangun oleh PT Surya Energi Indotama.
Untuk seluruh Indonesia, periode 2016-2018, PT Surya Energi Indotama juga berkontribusi dalam membangun 383 BTS Bakti Sinyal.
Dalam pembangunan BTS, Telkom turut membangun transmisi untuk BTS Bakti Sinyal sebanyak 168 site, yang tersebar di 11 Provinsi. Antara lain Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Selain itu, dari 758 BTS yang on air terdapat 630 BTS menggunakan jasa operator seluler Telkomsel. Sisanya menggunakan operator Indosat dan XL Axiata.
BTS Bakti Sinyal dan program pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh BAKTI menggunakan dana universal service obligation (USO).
Dana USO bersumber dari pungutan 1,25 persen terhadap pendapatan operator telekomunikasi.
Dengan sistem ini, operasional 5.000 BTS juga melibatkan operator seluler. Agar adil, pembagian BTS tersebut akan dibagi sesuai dengan kontribusi operator yang bersangkutan terhadap dana USO.
Sebanyak 758 BTS didirikan BAKTI hingga Oktober 2018. BTS ini meliputi 21 provinsi yakni Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Sumatera Utara.